Memahami Pemaparan Zona Integritas

Pada prinsipnya pemaparan atau presentasi dimaksudkan sebagai upaya menyampaikan suatu pesan.Dengan pemaparan akan dapat memberi gambaran tentang siapa yang menyampaikan pesan, isi atau esensi dari pesan yang disampaikan, cara menyampaikan pesan,tujuan pesan dan pengaruh atau efek dari pesan yang disampaikan. Dengan demikian dari segi ilmu komunikasi, ada unsur unsur atau variabel variabel dari suatu komunikasi yang terdiri dari pihak penyampai pesan/komunikator, pesan itu sendiri, cara menyampaikan pesan, tujuan pesan dan pengaruh pesan.
Terkait pembangunan zone integritas,yang utama dari suatu pemaparan atau presentasi dimaksudkan untuk menjelaskan sesuatu yang berupa pesan yang utamanya tentang core bisniss dari suatu organisasi atau lembaga atau institusi untuk menuju sesuatu melalui proses perubahan/proses before and after, sehingga akan terwujud kondisi yang dapat berupa bebas dari korupsi atau WBK dan atau wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM, dengan tujuan akhir/utama dapat menggapai suatu grand desain dari suatu organisasi atau lembaga atau institusi yakni visi organisasi seperti peradilan yang agung.
Pemberi pesan/komunikator pada hakikatnya harus bisa memberikan gambaran/penjelasan tentang zone integritas yang tersusun dalam sistimatika berupa enam area perubahan meliputi :

1. Manajemen perubahan,
2. Penataan Tatalaksana,
3. Penataan sistim manajemen SDM,
4. Penguatan akuntabilitas,
5. Penguatan pengawasan,
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penjelasan tersebut sifatnya harus bisa memberikan gambaran pelaksanaan zone integritas dari organisasi atau lembaga atau institusi, yang berwujud suatu perubahan dari masing2 area zone integritas baik saat sebelum pelaksanaan zone integritas maupun saat setelah pelaksanaan zone integritas/after, dengan data dukung eviden atau bukti valid, yang dapat meyakinkan pihak penerima pesan dan juga penting tentang gambaran atau penjelasan pengaruh dari perubahan yang terjadi, bagi organisasi atau lembaga atau institusi terhadap SDM khususnya tentang pola pikir dan budaya kerja dan juga terhadap unsur keuangan dan barang, yang berhasil dilakukan atas tatakelola zone integritas secara efektif dan efisien.

Efektivitas dan efisiensi tata kelola manajemen suatu organisasi atau lembaga atau institusi yang meliputi SDM, keuangan dan barang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan sasaran dan tolok ukur atau indikator tertentu sebagai ukuran suatu keberhasilannya. Disini harus tergambarkan dengan jelas bahwa dalam organisasi atau lembaga atau lembaga atau institusi tercipta suatu birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabilitas tinggi secara efektif dan efisien dengan produk pelayanan yang prima dan kualitas tinggi dengan azas pelayanan sederhana,biaya murah dan cepat.

Hal hal tersebut diatas harus ada ukuran atau indikator dalam organisasi atau lembaga atau institusi pada keadaan atau kondisi SDM birokrasi bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi dan berkualitas, indikatornya tidak terjadi KKN, pada keadaan atau kondisi SDM/birokrasi efektif dan efisien, dengan indikator produksi organisasi atau lembaga atau institusi sesuai azas yang berlaku, azas sederhana, cepat dan biaya murah dan pada keadaan SDM/birokrasi dengan produk pelayanan yang berkualitas dan prima dengan indikator IKM dan IPK yang tinggi.

Strategi untuk pencapaian tujuan organisasi atau lembaga atau institusi pada pelaksanaan atau tata kelola zone integritas, khususnya secara sederhana masing2 area sedapat mungkin mampu melakukan inovasi2 perubahan.

Gambaran atas pelaksanaan atau tata kelola zone integritas sebagaimana tersebut diatas harus dapat dijelaskan secara baik dan jelas dengan mengingat batasan waktu yang tersedia, audien atau penerima pesan dengan pesan dapat diterima dapat diterima dengan baik, jelas, sederhana, komunikatif, menghibur, memotivasi audien untuk melakukan sesuatu dengan mengatur secara efektif dan efisien mengenai durasi waktu dan menyampaikan suatu pesan/informasi yang baru yang belum diketahui, memberikan penjelasan atas sesuatu yang belum jelas dan khususnya mengenai permasalahan dan solusi dari tata kelola zone integritas.

Untuk materi pemaparan ZI menuju WBBM, pada prinsipnya :
1. Sampai dengan saat pemaparan masih dapat dilakukan penyempurnaan2 dan up dating data atau eviden.
2. Perlu ada gambaran tentang perubahanan dari before ke after mengenai masing2 area, jika perlu adanya enovasi pada masing2 area.
3. Inovasi tidak harus bersifat penggunaan perangkat teknologi informasi.
4. Inovasi pada ZI menuju WBBM lebih ditekankan pada pelayanan utama atau prima sebagai core business.
5. Sebagai ciri utama pelayanan prima sebagai perwujudan ZI menuju WBBM, ada peningkatan efektivitas, efisiensi, kecepatan dan kesederhanaan prosedur dan proses core business

6. Ciri utama pelayanan prima pada core business dan perubahannya harus tergambar pada pelayanan diproses perubahan atau before and after.

7. Suatu inovasi pada core business pada penanganan perkara, khususnya pada proses banding dapat berupa perubahan SOP tentang kecepatan dan ketepatan pelayanan, misal proses persidangan semula dari 2 bulan menjadi 1 bulan dan penggunaan prinsip layanan one day minute,one day publish sebagai wujud layanan akhir one day service.

8. Pemaparan harus ditekankan atau diutamakan pada core business dengan adanya gambaran yang jelas perubahan layanan dari kondisi before dan after layanan.
9. Pemaparan harus dilakukan secara jelas, padat, ringkas, meyakinkan, semangat, percaya diri, kemampuan mandiri, dapat mempengaruhi audien sesuai isi atau materi paparan.

10. Semoga, berhasil menggapai ZI menuju WBBM, hormat Dr.Suharjono

11. Inovasi pelayanan prima core business pada proses perkara,khususnya banding adanya penggunaan aplikasi SIPP dan PTSP.

Hormat

Dr. H. Suharjono, M.H., M.Hum.

Papua.

Sosialisasi Peraturan Mahkah Agung RI No. 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah dan Badan Peradilan Dibawahnya

Oleh : Dr. H. Suharjono, S.H, M.Hum.

1. Pengertian disiplin kerja hakim adalah kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan.
2. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan karena melanggar disiplin kerja.
3. Hakim wajib mematuhi ketentuan mengenai disiplin kerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Pimpinan wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab terhadap dipatuhi dan dilaksanakannya ketentuan.
5. Ketentuan hari kerja dari Senin sd Jumat, dan jam kerja, jumlah kumulatif 37,5 jam dalam satu minggu.
6. Dalam hal meninggalkan kantor pada jam kerja wajib mendapat izin.
7. Pembinaan, hakim yang sakit wajib mengajukan cuti sakit.
8. Hakim yang tidak masuk kerja 3 kali dalam satu bulan dipanggil untuk didengar keterangannya.
9. KPT dan KPN, jika tidak mentaati ketentuan jam kerja dapat dilaporkan.
10. Pelanggaran, hakim yang tidak mentaati ketentuan disiplin kerja dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin kerja.
11. KPT dan KPN yang tidak memenuhi kewajiban mekakukan-melakukan pembinaan, pelaporan, pemeriksaan atas pelanggaran disiplin kerja dapat dijatuhi sanksi ringan.
12. Sanksi, jenis sanksi: ringan, sedang, berat.

Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Oleh : Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum.

1. Pertimbangan, diperlukan mekanisme pencegahan atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan perilaku aparat.
2. Untuk efektivitas pencegahan penyimpangan pelaksanaan tugas dan perilaku, perlu pembinaan dan pengawasan.
3. Pembinaan dan pengawasan atasan langsung, adalah pembinaan dan pengawasan pejabat struktural, terhadap pelaksanan tugas dan perilaku.
4. Selain itu juga terdapat pengawasan melekat, pengawasan fungsional.
5. Kewajiban pembinaan dan pengawasan, yakni melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya, di dalam dan di luar kedinasan dan menyediakan sarana atau sistem kerja.
6. Pengawasan paling sedikit dilakukan dengan memantau, meminta laporan, mengidentifikasi, menganalisis, merumuskan tindak-lanjut dan mengambil langkah-langkah berkonsultasi ke atasan secara berjenjang.
7. Pembinaan, dapat berupa: menjelaskan pembagian TUSI dan kewenangan, menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja, menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur kerja, membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas.
8. Pengawasan perilaku dapat berupa ketaatan disiplin kerja dan kode etik.
9. Atasan wajib menentukan dan melaksanakan tindak-lanjut atas ketidak sesuaian dan merekomendasikan tindaklanjut.
10. Tindak-lanjut dapat berupa : petunjuk penyempurnaan, tindakan administratif, rekomendasi, tuntutan atau gugatan, pengaduan pidana, pengusulan penghargaan.
11. Penghargaan berupa : promosi, mutasi, prioritas kompetensi.
12. Pembinaan dan pengawasan atasan langsung dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan secara berjenjang.
13. Pelanggaran, sanksi dan penghargaan, sanksi berupa: sanksi ringan, sedang berat, tunjangan kinerja dan jabatan tidak dibayar.
14. Atasan yang melakukan pengawasan dan pembinaan dengan baik dapat diberi penghargaan, berupa : promosi, mutasi dan kesempatan prioritas pengembangan kompetensi.