1. Masalah Perma nomor 7, 8,9 tahun 2016 dan Maklumat KMA nomor 1 tahun 2017, agar dibuat jadwal sosialisasi dan untuk di SK kan sebagai pelaksanaan dari jadwal kegiatan sosialisasi.

2. Untuk eksekusi agar dilayani secara baik dan prima sesuai hukum yang berlaku. Jika ada masalah terkait acara eksekusi dan terjadi kendala dalam eksekusi agar dikonsultasikan ke Pengadilan Tinggi.

3. Persidangan perkara baik perdata maupun pidana sesuai situasi dan kondisi covid 19, agar dilaksanakan sesuai kebijakan MA untuk dilakukan secara virtual.

4. Kebijakan MA dalam akreditasi, zone integritas, dan program anti suap agar dilaksanakan secara baik, terencana, terprogram, teraktualisasi, termonitor, terevaluasi, terawasi dan tereviden serta terdokumentasi secara elektronik.

5. Semua dokumen kantor baik kegiatan tugas utama atau pokok dan tugas pendukung agar tersimpan dalam dokumentasi dalam folder elektronik.

6. Penanganan perkara pidana yang dimungkinkan secara restorative justice agar dilaksanakan secara baik dan prima sebagai upaya terobosan pelayanan.

7. Penanganan perkara praperadilan sebagai perkara menurut KUHAP sebagai perkara cepat, maka konsekuensinya proses-proses dalam persidangan harus dilakukan secara cepat, dan dilakukan menurut KUHAP.

8. Pada semester kedua, agar dilakukan Asessmen internal surveilen akreditasi, dilakukan RTM dan tindaklanjut atas segala temuan dan pelaporannya.

9. Agar dibangun ZI yang bersifat berkelanjutan dari rencana aksi, pelaksanaan aksi, termonev rutin bulanan atas semua rencana aksi dan aksinya, terividen secara baik dalam folder elektronik tersendiri.

10. Agar dilakukan inovasi-inovasi untuk kemajuan pelayanan prima secara efektif dan efisien.

11. Kebijakan KPT Maluku Utara mengenai upload BA sidang yang harus dilakukan monev setiap Senin jam 08.00 sd 09.00 tetap wajib dilaksanakan sebagai sistem dan berkelanjutan.

Kinerja aparatur dikaitkan dengan remunerasi atas prestasi kinernya,jika demikian maka adalah suatu hal wajar jika apatur tidak bekerja sesuai tolok ukur yang ditetapkan dikenakan pemotongan remunerasi, pemotongan remunerasi idealnya dikaitkan out put atau hasil kinerjanya, bukan semata dikaitkan masuk atau tidaknya di kantor. Untuk menerapkan pemikiran demikian pada era teknologi informasi saat ini bukan hal sulit, suatu kinerja hasilnya dibuatkan suatu aplikasi sekaligus yang bisa menunjukkan pemotongan atas remunerasi apatur, mengenai ketepatan,kepatuhan, kedisiplinan,kelengkapan,atas hasil kinerjanya,jika terjadi pelanggaran maka aplikasi tersebut hasil memotong besaran remunerasi aparatur yang bersangkutan. Di dunia perbankan sudah lumrah diberlakukan hal demikian, sehingga pendisiplinan apatur mudah dilakukan. Prinsip reward and punishment sebagai prinsip managemen modern sebagai alat upaya pendisiplinan apatur berupa penghargaan dan pemberian sanksi dengan konsisten diterapkan. Hal ini sekaligus sebagai sistem pengendalian managemen yang efektif dan efisien, karena penghargaan dan pemberian sanksi benar terukur berdasar norma atau baku mutu yang telah ditetapkan. Pimpinan akan mudah menerapkan fungsi managemen secara baik dan efisien,baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian,pelaksanaan dan pengontrolan kinerja aparaturnya, sekaligus memudahkan pimpinan untuk mengetahui adanya kemungkinan tantangan, hambatan, potensi dan peluang, untuk diberi suatu solusi yang tepat, terarah, terkontrol, tersistem untuk dapat mencapai suatu kinerja aparatur berkuakitas prima,terukur dan teratur berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan sehingga tujuan kinerja suatu organisasi akan tepat sesuai tujuan dan sasaran yang diinginkan organisasi,

Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum.

Papua.

Saat Peraturan Perundangan Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Falsafah Dasar Negara

Suatu peraturan perundangan dibangun atas peraturan dasar yang melandasinya. Mengingat peraturan dasar dan falsafah negara terbentuk atas dasar jiwa dan sifat bangsa, rakyat dan negara. Dalam hal ini menunjukkan dan mewujudkan kalau kepentingan rakyat adalah hukum yang tertinggi.
Pertanyaan logis yang mendasar, bolehkah dibuat peraturan perundangan yang bertentangan dari jiwa bangsa dan kepentingan rakyat sebagai hukum tertinggi.
Pertanyaan tersebut secara eksplisit pada hakikatnya tidak sulit untuk dijawab. Namun ketika kehidupan dihadapkan berbagai realitas yang dihadapi, bisa sesuatu hal yang secara terang tidak sulit untuk dijawab dan diberikan solusinya, akan menjadi paradoksal pada realitasnya.
Mengapa bisa terjadi sesuatu yang bersifat paradoksal, termasuk dalam pengaturan dalam legalitas bidang tertentu, yang secara prinsip bertentangan dengan falsafah dasar kehidupan yang mendasarinya.
Dalam tataran empiris ketika dihadapkan pada berbagai kepentingan, meski pada hakikatnya tidak sesuai dasar idealitas filosofi dasarnya, menjadikan kepentingan-kepentingan dianggap lebih mendasarinya. Kepentingan-kepentingan menjadi dasar pembenar suatu peraturan perundangan meski tidak sesuai peraturan dasar yang menjadi landasan pijakannya.
Secara teoritis dan filosofis telah dilahirkan atau wujudkan berbagai pemikiran,pemahaman, ajaran bahwa atas peraturan dasar, filosofi bangsa dan jiwa bangsa tidak boleh dilanggar, namun meski demikian pada realitas yang terbangun adalah kepentingan adalah kawan setia sekaligus yang mendasari peraturan yang bertentangan dengan jiwa bangsa sebagai peraturan yang tertinggi.
Apakah dibolehkan meski dalam realitas kehidupan ketika dihadapkan berbagai kepentingan suatu peraturan yang dibawahnya bertentangan yang diatasnya sebagai yang mendasarinya.
Jika betul-betul jiwa berada dalam makna dan tataran segala kepentingan adalah demi kepentingan rakyat sebagai hukum tertingginya, juga atas filosofi dasar negara, terlebih yang didasari atas kehidupan kehidupan keagamaan, moralitas yang harus menjadi dasar seluruh kepentingan kehidupan meski dalam realitas bisa jadi untuk kepentingan penguasa atau kapital tertentu kurang bersinergis, adalah seluruh peraturan perundangan yang tidak sesuai jiwa bangsa adalah tiada dalam realitas dan idealitasnya,sehingga mesti batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan, demi hukum tertinggi kepentingan rakyat.

Hormat,

Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum.