SOFIFI – Keluarga besar Pengadilan Tinggi Maluku Utara menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriyah yang berlangsung khidmat pada Kamis (22/1/2026), dengan mengusung tema "Memperkokoh Integritas Aparatur Pengadilan melalui Hikmah Perjalanan Isra Mi'raj".

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Sutaji serta para Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc, Hakim Yustisial, Pejabat Struktural, Fungsional, seluruh staf dan Pengurus Dharmayukti Karini Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Dalam sambutannya pembukaan, Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Maluku Utara menekankan bahwa peristiwa Isra Mi'raj bukan sekadar ritual tahunan, melainkan momentum refleksi bagi seluruh aparatur peradilan dalam menjalankan tugasnya. Ia juga mengingatkan anak buahnya khususnya yang beragama muslim untuk selalu bertaqwa kepada ALLAH SWT, dengan sungguh-sungguh terutama ibadah shalat 5 waktu.

Puncak acara diisi dengan tausiyah agama yang disampaikan oleh Ustadz H. Mahmud Zulkiram. Dalam ceramahnya, beliau memaparkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan tentang ketaatan beribadah kepada ALLAH SWT.

Ustadz Mahmud Zulkiram antara menyampaikan hikmah Isra Mi'raj utamanya tentang ibadah Shalat 5 waktu. Shalat yang dijemput Rasulullah dalam Isra Mi'raj berfungsi sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar, yang jika diresapi akan menjaga seorang aparatur dari praktik an perilaku yang menyimpang. Berikutnya adalah tentang akuntablitas diri, bahwa setiap tindakan di dunia peradilan, termasuk dalam memutus perkara atau melayani masyarakat, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dan yang terakhir, tentang ketulusan ibadah, bahwa bekerja di pengadilan bukan hanya mencari nafkah, melainkan ladang ibadah untuk menegakkan keadilan di bumi Maluku Utara.

Usai memberikan siraman rohani, Ustadz Mahmud Zulkiram menutup dengan do'a bersama, dengan harapan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan seluruh jajarannya dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, selaras dengan semangat transformasi spiritual Isra Mi'raj.

Sofifi - Pengadilan Tinggi Maluku Utara menyelenggarakan Rapat Pengucapan dan Penandatanganan Pakta Integritas serta Perjanjian Kinerja Ketua Pengadilan Negeri (KPN) sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Selasa, 6 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Para pimpinan Pengadilan Negeri yang hadir antara lain KPN Ternate, KPN Tobelo, KPN Soasio, KPN Labuha, KPN Sanana dan KPN Bobong. Pengadilan Tinggi Maluku Utara melaksanakan Rapat Pengucapan dan Penandatanganan Pakta Integritas serta Perjanjian Kinerja 2026 secara virtual mengingat wilayah Maluku Utara yang notabenenya dikelilingi laut belakangan ini sedang dilanda cuaca ekstrem. Langkah ini dipandang sangat bijaksana dan aman untuk menghindari potensi yang tidak diinginkan. Dari 6 PN sewilayah, hanya KPN Tobelo yang dapat menjangkau Pengadilan Tinggi melalui jalur darat, sedangkan 5 KPN lainnya membutuhkan transportasi laut.

Usai Kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara kemudian melanjutkan dengan Pembinaan. Dalam arahannya, Ketua menegaskan bahwa seluruh komitmen yang telah diucapkan dan ditandatangani dalam Pakta Integritas harus benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai pelayan keadilan. Melalui penerapan nilai-nilai integritas tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terus meningkat.

Lebih lanjut, Ketua Pengadilan Tinggi menekankan bahwa para Ketua Pengadilan Negeri merupakan role model di satuan kerja masing-masing, sehingga setiap perilaku, tindakan, dan ucapan harus menjadi teladan. Para pimpinan juga diminta untuk senantiasa mematuhi aturan, menjaga etika pelayanan, serta melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja aparatur, khususnya para hakim yang baru bertugas.

Menghadapi berbagai dinamika ke depan, pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, Ketua Pengadilan Tinggi berharap seluruh pimpinan satuan kerja terus meningkatkan fungsi pengawasan dan mempelajari setiap perubahan regulasi.

Di akhir pembinaan, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengajak seluruh Ketua Pengadilan Negeri untuk mengimplementasikan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani serta menjaga nama baik Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara kembali meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas melalui kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Hakim serta Pegawai yang digelar pada Senin, 5 Januari 2026, pukul 14.00 WIT.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Sutaji, diikuti oleh para Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc , pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh pelaksana Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara menekankan bahwa penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan merupakan pernyataan sikap dan komitmen moral seluruh aparatur peradilan untuk menjaga kehormatan lembaga peradilan.

Ia menegaskan bahwa setiap hakim dan pegawai wajib menjunjung tinggi nilai integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, baik di bidang yudisial maupun administrasi peradilan. Selain itu, ditegaskan pula sikap tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran, penyimpangan wewenang, maupun perilaku yang mencederai kepercayaan publik.

“Seluruh aparatur harus konsisten melaksanakan isi Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja. Tidak ada ruang bagi praktik yang bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta akuntabilitas,” ujarnya 

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun keselarasan langkah dan kesatuan tekad seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.