Sofifi, 29 Juli 2025 – Dalam rangka memperkuat peran kehumasan dan keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Biro Hukum dan Humas menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial. Kegiatan ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh perwakilan dari seluruh pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan di Indonesia.

Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Enny Nadra Koedoeboen, S.E., M.M., selaku MC. Setelah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Hymne Mahkamah Agung, serta pembacaan doa oleh Dr. Fikri Habibi, S.H., M.H. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Sobandi, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas humas peradilan dalam menjawab tantangan komunikasi publik, khususnya di era digital saat ini.

Juru Bicara Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H., turut memberikan arahan sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa peran juru bicara bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai representasi wajah lembaga peradilan di mata publik. Oleh karena itu, juru bicara dituntut untuk bersikap profesional, komunikatif, dan mampu menjalin hubungan baik dengan media massa dan masyarakat luas.

Pelatihan ini diisi oleh sejumlah narasumber yang kompeten di bidang kehumasan dan komunikasi publik. Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. memaparkan materi mengenai tugas dan fungsi juru bicara berdasarkan ketentuan SK KMA No. 2-144 Tahun 2022. Materi berikutnya disampaikan oleh Nur Azizah, S.S., M.Hum., yang menjelaskan teknik penulisan siaran pers yang baik dan efektif, serta pentingnya menyusun informasi secara faktual dan komunikatif. Sementara itu, Ishmah Purnawati, S.I.Kom., M.I.Kom., memaparkan strategi dalam pengelolaan media sosial peradilan, mulai dari perencanaan konten, mengenal audiens, hingga pentingnya menjaga citra lembaga dalam komunikasi digital.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara turut serta dalam kegiatan ini dengan mengirimkan empat perwakilan, yaitu Hakim Tinggi sekaligus Juru Bicara, Bapak Glenny Jacobus Lamberth de Fretes, S.H., M.H., Panitera Muda Hukum, Bapak Muhammad Ikbal Daud, S.H., serta dua pengelola media sosial, yakni Bapak Cepi Sugianto, S.I.Kom., dan Bapak Aldo Julian Hastono, S.T.

Pelatihan ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang interaktif antara peserta dan narasumber. Diharapkan melalui kegiatan ini, satuan kerja peradilan, termasuk Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dapat meningkatkan kualitas komunikasi publik, membangun citra lembaga yang positif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui informasi yang transparan dan akuntabel.

Sofifi – 24 Juli 2025. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Bapak Sutaji, S.H., M.H., memimpin jalannya sidang terbuka pengambilan sumpah profesi terhadap dua puluh lima orang advokat baru yang tergabung dalam Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia. Prosesi sakral ini dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Dalam sambutannya, YM Ketua menyampaikan ucapan selamat kepada para advokat yang baru saja disumpah, sekaligus mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi kode etik profesi serta menjadikan sumpah yang telah diucapkan sebagai pedoman moral dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

Pengambilan sumpah ini menjadi syarat formal terakhir bagi para advokat untuk dapat menjalankan praktik hukum secara sah di wilayah hukum Republik Indonesia. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh para pejabat struktural, rohaniawan, serta keluarga dari para advokat.

Setelah prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain yang disampaikan oleh YM Hakim Tinggi Bapak Sudira, S.H., M.H.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi PERMA No. 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Bapak La Jamal, S.H., M.H.

Dengan pengambilan sumpah ini, diharapkan para advokat dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum di Indonesia.

Sofifi - 23 Juli 2025 – YM Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Bapak Sutaji, S.H., M.H., memimpin sidang terbuka pengambilan sumpah advokat yang berlangsung di ruang sidang lantai 2 Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Dalam sidang ini, sebanyak tujuh belas anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) secara resmi diambil sumpahnya sebagai advokat.

Dalam sambutannya, YM Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan profesi sebagai advokat.

Setelah prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain yang disampaikan oleh YM Hakim Tinggi Bapak Sudira, S.H.,M.H kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi Perma No. 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik yang disampaikan oleh Panitera Bapak La Jamal, S.H.,M.H.

Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur pengadilan tentang tata cara layanan informasi serta pedoman dalam mengadili perkara lingkungan hidup. Sosialisasi ini mendorong transparansi dan akses informasi yang adil di pengadilan, sekaligus memperkuat peran peradilan dalam perlindungan lingkungan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan pengambilan sumpah ini, diharapkan para advokat dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum di Indonesia.