SOFIFI – Senin, 1 September 2025
Pengadilan Tinggi Maluku Utara menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Mahkamah Agung yang diperuntukkan khusus bagi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru saja diterima di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Kegiatan ini dipandu oleh Syahruddin, S.Kom., selaku agen perubahan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Dalam pelatihan tersebut, para pegawai PPPK diberikan pembekalan mengenai penggunaan aplikasi-aplikasi penting yang digunakan sehari-hari dalam administrasi peradilan, seperti SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian), SIMARI (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perkara), tata cara pengisian laporan lembar kerja, serta aplikasi penunjang lain yang menjadi standar operasional di Mahkamah Agung RI.

Melalui pelatihan ini, para pegawai PPPK diharapkan dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja baru, memahami sistem administrasi peradilan modern, serta meningkatkan profesionalisme dalam mendukung kinerja kelembagaan. Komitmen Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah memastikan setiap pegawai, termasuk PPPK yang baru bergabung, memiliki kompetensi yang mumpuni untuk mewujudkan pelayanan peradilan yang bermartabat, akuntabel, dan berintegritas.

SOFIFI – Jumat, 29 Agustus 2025
Pengadilan Tinggi Maluku Utara menggelar Upacara Pengambilan Sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlangsung dengan khidmat di kantor Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Sebanyak 12 orang pegawai PPPK resmi diambil sumpahnya untuk mengemban tugas di lingkungan peradilan.

Upacara ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Bapak Sutaji, S.H., M.H., dan dihadiri oleh para Hakim Tinggi, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur peradilan.

Dalam amanatnya, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara menegaskan bahwa para PPPK yang baru dilantik harus mampu menjaga integritas, cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja, serta memiliki komitmen kuat terhadap prinsip “zero tolerance” terhadap kesalahan. “Integritas adalah harga mati bagi setiap aparatur peradilan. Pegawai PPPK harus menunjukkan dedikasi, profesionalisme, dan kesungguhan dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari keluarga besar peradilan,” ujarnya.

Pelantikan ini menjadi langkah awal bagi 12 pegawai PPPK yang baru bergabung untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum dan peradilan di Maluku Utara, sejalan dengan semangat mewujudkan peradilan yang bermartabat dan berintegritas.

SOFIFI – Selasa, 19 Agustus 2025
Pengadilan Tinggi Maluku Utara melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tema “Pengadilan Bermartabat, Negara Berdaulat”. Upacara berlangsung di halaman kantor Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan khidmat, diikuti oleh para Hakim Tinggi, pejabat struktural dan fungsional, hakim yustisial, ASN, PPNPN, serta seluruh aparatur pengadilan.

Dalam upacara tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., melalui amanatnya menegaskan bahwa usia 80 tahun merupakan perjalanan panjang bagi Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan. Beliau menekankan bahwa martabat pengadilan merupakan fondasi kedaulatan negara hukum. “Selama pengadilan berdiri tegak dengan martabatnya, maka selama itu pula negara ini akan berdiri kokoh dalam kedaulatannya,” ungkap Ketua Mahkamah Agung RI.

Amanat Ketua Mahkamah Agung juga mengingatkan bahwa pengadilan memiliki peran strategis sebagai penjaga supremasi hukum dan benteng keadilan. Pengadilan harus menjunjung independensi, integritas, serta memberikan keadilan yang setara bagi semua pihak. Selain menyoroti capaian peradilan modern melalui inovasi digital seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu, beliau juga mengingatkan tantangan berupa persepsi publik terhadap peradilan yang harus terus diperbaiki melalui transparansi, keterbukaan, dan profesionalisme.

Dengan pelaksanaan upacara HUT Mahkamah Agung RI ke-80 ini, Pengadilan Tinggi Maluku Utara meneguhkan kembali komitmennya untuk mendukung reformasi peradilan, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan hukum yang bermartabat demi mewujudkan negara yang berdaulat.