1. Sosialisasi, internalisasi dan penerapan Perma nomor 7,8,9 tahun 2016 dan Maklumat KMA nomor 1 tahun 2017, wajib menjadi prioritas kebijakan dan kegiatan.

2. Ketua Pengadilan Negeri wajib membuat jadwal kegiatan sosialisasi dan internalisasi Perma nomor 7,8,9 dan Maklumat KMA nomor 1 tahun 2017.

3. Pembayaran biaya perkara dalam beracara harus dilakukan secara legal sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai manajemen peradilan yang baik, agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum dan mal administrasi.

4. Proses-proses dalam rapat yang telah ditentukan sedapat mungkin dilakukan secara transparan dan disertai eviden yang baik.

5. Terkait masalah ekseskusi, agar dilakukan sesuai hukum dan manajemen peradilan yang baik, dan jika ada kesulitan dalam eksekusi KPN wajib berkonsultasi dengan pengadilan tinggi.

6. Mengingat masalah eksekusi adalah masalah yang krusial maka harus dilakukan dengan penanganan yang profesional dan baik, serta ada kewajiban pengadilan negeri melaporkan eksekusi sesuai yang telah ditentukan.

7. Mengingat sudah mendekati akhir tahun berjalan, agar kegiatan-kegiatan yang bersifat tehnis maupun administrasi yang harus diselesaikan agar dilakukan penyelesaiannya dengan baik dan tepat waktu.

8. Terkait penyerapan anggaran baik DIPA 01 maupun DIPA 03, agar dapat tercapai dengan baik.

9. Pelaporan-pelaporan kegiatan baik tehnis maupun kesekretariatan agar dilakukan tepat waktu dan secara baik.

10. Kegiatan olah raga seperti tenis khusus PTWP karena ada kejuaran tenis perorangan nasional yang diadakan oleh PTWP Pusat agar dipersiapkan dan dilakukan seleksi dengan baik, sehingga PTWP Daerah Maluku Utara dapat mengikuti kegiatan yang direncanakan dilaksanakan bulan Desember 2021 di Jakarta.

11. Setiap aparatur peradilan diminta untuk selalu mengembangkan kemampuan dan pengetahuan serta wawasannya guna menunjang kemampuan kinerja yang baik dan profesional.

17 Hal yg harus diperhatikan terkait Pemeriksaan Setempat, yaitu:

1. Panjar biaya pemeriksaan setempat hanyalah untuk biaya transportasi yang senyatanya dikeluarkan dalam pemeriksaan setempat;
2. Sisa dari biaya transportasi wajib dikembalikan kepada para pihak;
3. Semua pengeluaran transportasi wajib ada bukti tanda terima;
4. Hakim tidak diperkenankan menguasai dan memegang panjar biaya transportasi, karena bukan kewenangan hakim;
5. Para pelaksana aparatur dari Pengadilan Negeri dilarang menerima sisa panjar biaya pemeriksaan setempat;
6. Bilamana situasi dan kondisi harus menginap di penginapan sekitar objek sengketa, maka dapat diperbolehkan sesuai dengan kelayakan, kepatutan, dan sewajarnya sebagaimana perhitungan taksiran dari petugas di Kepaniteraan Muda Perdata di Pengadilan Negeri;
7. Majelis hakim dan panitera dilarang menaksir panjar biaya pemeriksaan setempat, karena penaksiran panjar biaya pemeriksaan setempat adalah tupoksi dari Kepaniteraan Muda Perdata;
8. Panitera pengganti wajib menerima biaya pemeriksaan setempat dari bagian Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri (kasir), dan tidak diperbolehkan menerimanya dari para pihak;
9. Panitera pengganti wajib mengembalikan sisa panjar biaya pemeriksaan setempat dan bukti/kwitansi kepada Kepaniteraan Muda Perdata (kasir);
10. Kasir wajib mengeluarkan panjar biaya pemeriksaan setempat dari bank setelah penyetoran dari pemohon melalui bank;
11. Ketua Pengadilan Negeri wajib menetapkan Surat Keputusan tentang Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat, dan penetapan tersebut harus dikoordinasikan dengan Pengadilan Agama. Sehingga diharapkan dapat adanya kesamaan perihal biaya pemeriksaan setempat antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama;
12. Surat Keputusan tentang panjar biaya pemeriksaan setempat diperhitungkan berdasarkan jumlah per objek sengketa. Bilamana berdasarkan per kecamatan dapat menjadi masalah dikemudian hari bagi pelaksanaan di lapangan. Karena objek sengketa dalam per kecamatan dapat dimungkinkan lebih dari satu;
13. Penaksiran panjar biaya pemeriksaan setempat diwajibkan berdasarkan Surat Keputusan tentang panjar biaya pemeriksaan setempat;
14. Aparatur dari Pengadilan Negeri yang melaksanakan pemeriksaan setempat wajib ada surat tugas dari Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan bagi hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim ditunjuk melalui penetapan ketua majelis hakim;
15. Aparatur yang melaksanakan pemeriksaan setempat adalah petugas yang tupoksinya berkaitan dengan pemeriksaan setempat tersebut. Misalkan jurusita diperbolehkan mengikuti pemeriksaan setempat dengan alasan bahwa jurusita yang mengetahui objek sengketa dan jika sebelumnya jurusita tidak tahu letak objek sengketa diharapkan pada waktu eksekusi jurusita telah mengetahui letak objek sengketa sehingga tidak salah objek eksekusi;
16. Seyogyanya jurusita telah ditetapkan terlebih dahulu dalam penetapan jurusita di awal pemberkasan. Diharapkan satu jurusita hanya memegang satu berkas, baik itu dari awal pemanggilan, pemberitahuan para pihak, pelaksanaan pemeriksaan setempat, dan pelaksanaan eksekusi;
17. Bilamana jarak dan lokasi objek sengketa jauh dari Pengadilan Negeri, dapat dimungkinkan biaya transportasi meliputi makan siang. Hal demikian dapat dipersamakan biaya rental/transportasi “include” dalam biaya makan dan makan tersebut adalah sebagai fasilitas dari pihak rental. Dengan catatan sesuai dengan kelayakan, kepatutan, dan sewajarnya serta dapat dibuktikan dengan kwitansi/tanda terima dari pihak rental;

1. Asessment surveilen internal akreditasi dilakukan dengan cukup waktu yang dipandang layak dengan maksud agar proses asessmen berjalan wajar tidak tergesa-gesa, dapat menemukan temuan2 kesesuaian dan ketidaksesuaian yang tajam, berkualitas, menyeluruh, obyektif, tidak memihak atau parsial, yang dengan temuan2 dalam asessmen akan dapat mendorong suatu solusi atau pemecahan suatu masalah yang bersifat mengakar atau tajam, yang akan membawa kemajuan dan pembaharuan2 dalam suatu institusi.

2. Bagi para asessor diharapkan dapat bekerja secara profesional dan berbobot, dengan proses kinerja sesuai aturan atau bersifat legasi, dan out put kinerja bermutu sesuai sifat penjaminan mutu dalam akreditasi, dengan pelaporan tepat waktu dengan pengertian saat dilakukan cloosing meeting laporan asessmen surveilen internal akreditasi sudah dalam kondisi selesai dengan baik dan diserahkan pada saat cloosing meeting oleh pihak asessor kepada pihak asessi.

3. Budaya kerja dalam proses dan kinerja akreditasi yang bermutu, profesional dan tepat waktu merupakan ciri-ciri yang dikembangkan dan dipedomani serta dilaksanakan dalam akreditasi. Dengan demikian seluruh asessor harus bekerja profesional, bermutu, berkualitas, menguasi secara mendalam ruang lingkup akreditasi dan ilmu tentang akreditasi.