JAKARTA - Rasa bangga menyelimuti Pengadilan Tinggi Maluku Utara usai Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Fatima Albaar kembali meraih penghargaan Role Model Sekretaris Tingkat Banding pada ajang Penganugerahan Penghargaan Abhinaya Upangga Wisesa Tahun 2025, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (17/12/2025). 

Bukan tanpa alasan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  kembali memberikan penghargaan kepada Fatima Albaar. Melalui tahapan seleksi yang ketat oleh para penilai, Fatima Albaar dinilai mampu menjadi role model sekretaris tingkat banding Tahun 2025. Ia memiliki kapabilitas dan integritas yang baik dalam menjalan tugas dan fungsinya sebagai sekretaris pengadilan tingkat banding.

Untuk diketahui bahwa kriteria role mode sekretaris tingkat banding mencakup integritas tinggi, jiwa kepemimpinan, akhlak terpuji, inovatif, dan kecepatan tanggap, serta kemampuan manajerial yang kuat di bidang administrasi ketatausahaan, pengelolaan SDM, keuangan, dan perencanaan. 

Penyerahan piagam penghargaan dilakukan oleh Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, I Gusti Agung Sumanatha, dan disaksikan langsung oelh Ketua Mahkamah Agung dan seluruh pejabat pusat dan daerah, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara daring.

Usai acara penyerahan piagam penghargaan, Fatima Albaar mengaku sangat senang dan tidak menyangka kembali dipilih sebagai yang role model setelah tahun lalu mendapatnya penghargaan yang sama. Ia menyampaikan walaupun ini adalah penghargaan individu, namun apa yang diraihnya tidak lepas dari kerja tim yang kuat di bawahnya. Para stafnya selalu mendukung setiap program kegiatan dan inovasi yang ia gagas, sehingga target kinerjanya sebagai Sekretaris dalam mengelola urusan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Maluku selalu mencapai hasil yang positif. 

"Dalam dunia kerja, hampir tidak ada hasil yang didapat dari keringat sendiri, melainkan atas dukungan orang sekitar, baik itu rekan kerja maupun keluarga. Tim kerja yang solid akan melahirkan hasil yang baik. Terima kasih atas dukungan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, rekan-rekan pejabat dan staf." ujar Fatima

Penghargaan ini memberikan motivasi tersendiri baginya. Ia bertekad untuk terus bekerja dengan baik, dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Pengadilan Tinggi Maluku Utara demi memberikan pelayanan terbaik kepada lembaga dan masyarakat pencari keadilan.

Sementara itu Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Sutaji yang juga hadir menerima Piagam Penghargaan AMPUH (sertifikasi Mutu Pengadilan Unggu dan tangguH) mengaku turut senang dan memuji keberhasilan anak buahnya tersebut. Ia berpesan kepada Sekretaris agar dapat menularkan ilmunya kepada pada pada staf baik itu di tingkat banding maupun di seluruh kesekretariatan pengadilan tingkat pertama sewilayah Maluku Utara.

JAKARTA - Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Maluku Utara, Sutaji bersama dengan Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Fatima Albaar dan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Budy Setyawan menghadiri Penyerahan Penghargaan Abhinaya Upangga Wisesa tahun 2025 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung pada Rabu (17/12/2025). Acara ini dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri, hakim dan aparatur peradilan umum se-Indonesia baik secara daring maupun luring.

Abhinaya Upangga Wisesa merupakan penghargaan tertinggi yang digagas Diretrotat Jenderal Badan Peradilan Umum, yang secara filosofis memiliki makna gagasan cemerlang dalam tindakan nyata yang berlandaskan nilai keadilan. Penghargaan diberikan kepada satuan kerja tingkat banding dan tingkat pertama beserta aparaturnya yang memiliki predikat Unggul dan penilaian yang terbaik. 

Dalam gelaran ini, satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara menerima 3 piagam penghargaan, antara lain: Penghargaan dengan predikat Unggul pada program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) diberikan kepada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Penghargaan ⁠Role Model Sekretaris Tingkat Banding Terbaik diterima oleh Fatima Albaar, dan ⁠Penghargaan Role Model Pimpinan Kelas 1A Terbaik diterima oleh Budi Setyawan;

Piagam penghargaan AMPUH Pengadilan Tinggi Maluku Utara diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Sunarto kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Sutaji.

Usai acara penyerahan penghargaan, Sutaji mengaku sangat bangga atas capaian lembaga yang ia pimpin. Apalagi Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai satuan kerja dikategori sebagai satuan kerja di daerah terpencil di Timur Indonesia ini menduduki posisi 5 dari 34 Pengadilan Tinggi se-Indonesia. Mengingat saat ini adalah akhir masa baktinya di Maluku Utara sebelum nantinya akan pindah ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada awal Januari 2026 mendatang, ia berpesan agar jajaranya terus bekerja maksimal dan berprestasi dengan Ketua yang baru. Ia juga turut senang atas prestasi Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluk Utara dan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Ternate di tahun ini.

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara menyatakan predikat Unggul diraih lembaganya merupakan hasil kerja kolektif dari semua bidang, sehingga ia berpesan kepada Sekretaris dan seluruh jajarannya agar terus menjaga kekompakan dan etos kerja yang tinggi, serta selalu berkoodinasi satu sama lain. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh anak buahnya atas kerja kerasnya selama 1 tahun terakhir. Ia juga berterima kasih kepada Tim Asesor AMPUH dan Tim KEKA Ditjen Badilum atas penilaian positif terhadap Pengadilan Maluku Utara. 

"Meraih penghargaan AMPUH Tahun 2025 hanyalah bonus atas capaian kinerja setahun terakhir, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan. Pelayanan prima adalah prioritas utama dan komitmen Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Terima kasih kepada semua pihak atas capaian ini", Ujar Sutaji.

Untuk informasi, dikutip dari laman ampuh.mahkamahagung.go.i bahwa sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Jika tim penilai memutuskan bahwa nilai akhir satuan kerja sudah memenuhi standar yang telah ditentukan dan tidak ada temuan berupa; berkas hilang, penyalahgunaan keuangan, operasi tangkap tangan dan tindakan pungutan liar (operasi saber pungli), maka terhadap satuan kerja dapat diberikan Sertifikat Mutu Pengadilan dengan predikat Unggul. Peringkat Predikat Paripurna akan diraih setelah satuan kerja yang dinilai meraih predikat Unggul selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 

Sementara Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah berturut-turut meraih 2 kali predikat Unggul. Ditargetkan pada tahun 2026 mendatang, Pengadilan Tinggi Maluku kembali Unggul sehingga dapat mencapai predikat Paripurna.

Labuha — Setelah sebelumnya mengunjungi Pengadilan Negeri Soasio pada akhir November lalu, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara kembali menyambangi di satuan kerja dibawahnya. Kini Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Maluku Utara melaksanakan Pembinaan di Pengadilan Negeri Labuha, pada 8 Desember 2025. 

Kegiatan diawali dengan sambutan pimpinan Pengadilan Negeri Labuha, kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Sutaji, S.H., M.H. Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara menegaskan bahwa seluruh pimpinan, hakim, dan aparatur peradilan wajib memahami serta melaksanakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Peningkatan Integritas bagi Pimpinan, Hakim, dan Aparatur di Lingkungan Peradilan Umum, sebagai pedoman utama dalam menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Lebih lanjut, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara kembali mengingatkan pentingnya mematuhi Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017, yang menekankan komitmen seluruh aparatur peradilan dalam menyelenggarakan peradilan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta memberikan pelayanan peradilan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga menyoroti tiga regulasi penting lainnya, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 mengatur tentang penegakan disiplin kerja hakim dan aparatur peradilan, sebagai upaya membangun budaya kerja yang tertib, profesional, dan bertanggung jawab. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 menekankan pada pengawasan dan pembinaan atasan langsung, guna mencegah terjadinya pelanggaran disiplin dan perilaku menyimpang di lingkungan peradilan. Adapun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 mengatur tentang pedoman penanganan pengaduan masyarakat, sebagai sarana kontrol publik terhadap kinerja aparatur peradilan.

Selain penguatan integritas dan kedisiplinan, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga menegaskan bahwa digitalisasi layanan peradilan merupakan sebuah kewajiban, bukan pilihan. Oleh karena itu, seluruh aparatur Pengadilan Negeri Labuha diwajibkan untuk memahami dan menguasai tata cara administrasi perkara melalui aplikasi e-Court dan e-Litigasi secara komprehensif, guna mewujudkan layanan peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat.

Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Labuha semakin meningkatkan komitmen dalam menjaga integritas, disiplin, serta profesionalisme, sekaligus mampu mengimplementasikan tata kelola peradilan modern yang selaras dengan regulasi dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.