Jakarta – Humas : Mahkamah Agung Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan kompetensi dan persyaratan sebagai berikut:

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum telah menetapkan SK nomor W28-U/514/OT.01.1/3/2022 tentang Penetapan Form Matrik Rencana Aksi dan Jadwal Aksi / Kegiatan Pembangunan ZI pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Th 2022. Dengan adanya form matrik ini, dapat membantu dalam monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan ZI pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara memberlakukan SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (revisi Agustus 2021). SOP tersebut memuat beberapa pelayanan pada Meja PTSP diantaranya :

1. Permintaan Informasi Perkara Berjalan
2. Pelayanan Pemberian Informasi
3. Pelayanan Pemberian Informasi dengan Keberatan
4. Penerimaan Permohonan Penyumapahan Advokat
5. Penanganan Pengaduan
6. Permohonan Ijin Penelitian
7. Penerimaan Surat Keluar
8. Penerimaan Surat Masuk