SOFIFI - Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Peradilan In Absentia Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dengan fokus utama pada Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Selasa (8 Juli 2025).

Kegiatan yang digelar secara dari daring (zoom) ini diikuti 4 satuan kerja tingkat banding dan 4 pengadilan negeri kelas IA di wilayah Indonesia Timur, serta instansi lainnya dari kejaksaan.

Sementara itu peserta dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara antara lain Plh. Ketua, Syamsudin La Hasan, S.H., M.H., Hakim Tinggi, Mustajab, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc Tipikor, Budiono, S.H., M.H.

Kegiatan diawali dengan penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. 

Peserta dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengikuti kegiatan FGM dengan seksama dari awal hingga akhir kegiatan.

SOFIFI - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI menggelar Rapat Roordinasi DANDAPALA dengan Jurubicara Satuan Kerja dan Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif (Perisai) Episode 8 dengan Tema Pengadilan, Media, dan Keriuhan Netizen, pada Senin (7 Juli 2025).

Kegiatan yang dilakukan secara daring (zoom) ini, dihadiri oleh para Hakim Jurubicara, Sekretaris, dan Panitera Muda Pengadilan se-Indonesia di bawah Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI.

Hadir dari Command Center Pengadilan Tinggi Maluku Utara diantaranya, Plh. Ketua, Hakim Jurubicara, para Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc, serta Sekretaris dan Panitera Muda Hukum.

SOFIFI – Kamis, 3 Juli 2025
Bertempat di Command Center lantai 2 Pengadilan Tinggi Maluku Utara, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dipimpin oleh Yang Mulia Ibu Aisa Hi Mahmud, S.H., M.H., selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja dan akuntabilitas satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara serta membahas tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan guna mendukung peningkatan nilai AKIP tahun berjalan. Dalam rapat tersebut dibahas pula strategi penyusunan laporan kinerja yang lebih sistematis dan terukur sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Rapat dihadiri oleh pejabat struktural dan fungsional, serta tim pengelola data kinerja yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaporan, dan evaluasi internal. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur dapat memahami pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan, serta mampu menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.