PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

SOFIFI – Pengadilan Tinggi Maluku Utara menerima kunjungan audiensi resmi dari jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku Utara. Pertemuan koordinasi yang berlangsung dengan penuh kehangatan ini dilaksanakan di Command Center kantor Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Sofifi. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat keterpaduan Sub-System Criminal Justice System (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu di wilayah hukum Provinsi Maluku Utara.

Rombongan Kanwil Ditjenpas Maluku Utara dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku Utara, Bagus Kurniawan, bersama jajaran pejabat struktural dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan se-Maluku Utara. Turut hadir dalam rombongan yaitu Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan, Kepala Lapas Ternate, Kepala LPKA Ternate, Kepala Lapas Tobelo, Kepala Lapas Jailolo, Kepala Rutan Weda, Kepala Bapas Ternate, Kepala Bapas Tidore, serta tim pendamping sebanyak 8 orang, sehingga total rombongan berjumlah 18 orang.

Kedatangan rombongan besar tersebut disambut hangat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, YM Suwono, S.H., S.E., M.Hum., yang didampingi oleh para Hakim Tinggi serta Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Kehadiran jajaran hakim dari pihak pengadilan tinggi menunjukkan keseriusan dan komitmen lembaga peradilan dalam merespons berbagai isu teknis yudisial serta penanganan perkara pidana di tingkat banding.

Fokus utama pembahasan dalam audiensi ini diarahkan pada penguatan koordinasi kelembagaan, khususnya terkait efisiensi penanganan administrasi penahanan, harmonisasi pelaksanaan putusan, hingga kelancaran proses hukum lanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pihak Pengadilan Tinggi Maluku Utara menyambut baik diskusi interaktif yang terbangun dan menegaskan pentingnya keterbukaan komunikasi agar seluruh tahapan proses hukum, mulai dari persidangan hingga pelaksanaan pidana, berjalan secara akuntabel, tepat waktu, serta menjamin hak-hak asasi warga binaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi terwujudnya keadilan di bumi Moloku Kie Raha.